Azas Pacta Sunt Servanda dan Kaitannya dengan Janji Politik Pemimpin Negara

Pacta sunt servanda adalah sebuah asas hukum internasional yang berarti "perjanjian harus ditaati." Prinsip ini merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum perjanjian internasional dan mencerminkan kewajiban hukum negara-negara untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Namun, ketika kita menghubungkan konsep ini dengan janji politik pemimpin negara, pertanyaan muncul: Apakah ketidakmampuan atau ketidakmauan seorang pemimpin untuk memenuhi janji politiknya melanggar asas ini?

1. Definisi dan Penerapan Pacta Sunt Servanda

• Asas pacta sunt servanda terutama diterapkan dalam konteks hukum internasional, di mana negara-negara terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah mereka sepakati dalam perjanjian internasional. Asas ini memastikan stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan antarnegara, karena setiap negara yakin bahwa pihak lain akan menghormati kesepakatan yang telah dibuat.

• Secara umum, asas ini menuntut bahwa setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian internasional maupun kontrak dalam hukum domestik, harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.

2. Janji Politik Pemimpin Negara

• Janji politik adalah pernyataan atau komitmen yang dibuat oleh seorang pemimpin politik (seperti presiden, perdana menteri, atau gubernur) selama kampanye atau masa jabatannya. Janji ini sering kali menjadi landasan dukungan publik terhadap pemimpin tersebut dan memainkan peran penting dalam proses demokrasi.

• Namun, janji politik berbeda dari perjanjian hukum. Janji politik tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian internasional atau kontrak, melainkan merupakan bagian dari retorika politik dan kebijakan yang ingin diimplementasikan oleh pemimpin jika terpilih atau selama masa jabatan.

3. Apakah Ketidakpatuhan terhadap Janji Politik Melanggar Pacta Sunt Servanda?

• Tidak Secara Hukum: Secara hukum, ketidakpatuhan terhadap janji politik tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran asas pacta sunt servanda. Ini karena janji politik bukanlah perjanjian yang sah secara hukum, melainkan komitmen moral atau sosial. Asas pacta sunt servanda hanya berlaku pada perjanjian yang memiliki kekuatan hukum, bukan pada janji politik yang sifatnya lebih fleksibel dan kontekstual.

• Namun Secara Etika dan Moral: Meskipun demikian, ada dimensi etika dan moral yang patut dipertimbangkan. Pemimpin negara yang tidak menepati janji politiknya mungkin akan kehilangan legitimasi atau dukungan publik karena dianggap tidak memenuhi komitmen yang telah dibuat. Dalam hal ini, meskipun tidak ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran terhadap prinsip moralitas dan kepercayaan publik.

4. Implikasi Politik dan Sosial

• Ketidakmampuan pemimpin untuk menepati janji politik dapat menyebabkan ketidakpuasan publik, protes, atau penurunan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara.

• Selain itu, janji politik yang tidak ditepati juga dapat mempengaruhi hubungan internasional jika janji tersebut terkait dengan kebijakan luar negeri atau komitmen internasional. Meskipun bukan pelanggaran pacta sunt servanda, ketidakpatuhan terhadap janji politik dapat merusak reputasi negara di mata dunia.

5. Keterkaitan dengan Hukum Internasional dan Domestik

• Dalam konteks hukum internasional, jika seorang pemimpin negara berjanji untuk mengambil langkah tertentu yang terkait dengan perjanjian internasional dan kemudian gagal melakukannya, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran pacta sunt servanda jika janji tersebut telah menjadi bagian dari perjanjian yang sah.

• Namun, di tingkat domestik, janji politik yang tidak terlaksana tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum secara langsung kecuali jika ada undang-undang yang mengatur atau ada perjanjian yang dibuat secara formal dengan pihak lain yang memiliki kekuatan hukum.

Kesimpulan

Meskipun asas pacta sunt servanda mengharuskan pemenuhan perjanjian yang sah, janji politik pemimpin negara tidak termasuk dalam kategori ini. Ketidakpatuhan terhadap janji politik tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda, tetapi bisa dianggap sebagai pelanggaran etika dan kepercayaan publik. Dalam politik, konsekuensi dari tidak menepati janji lebih bersifat moral dan sosial daripada hukum. Pemimpin negara harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari ketidakpatuhan terhadap janji politik, baik dalam konteks domestik maupun internasional.

Penulis : Andri Prawira Panatagama,SH

https://panatagamalawoffice.com/https://pengacarabandung.online/https://advokatperceraian.online/