LAYANAN KAMI/ PRACTISE AREA

Testimoni

Recommended, selalu bisa jadi andalan nith,,,top bgt.

-Nalius Saadah-

Pelayanannya sangat Profesional, sangat recommen

-Dina Amaliya-

Bagus penangananya cepat, cocok banget dengan saya..

- Putri Agung-

Terbaik pokoknya...penyelesaian masalah cerai saya cepat selesai

-Asep Deni-

Gampang dihubungi, sangat responsif, top bgt..

-Aulia Husnanisa-

Membantu banget...dan sangat berpengaalaman

-Vanni Liesmawarni-

Pengacara spesilalis hukum keluarga dan soal perceraian yang terbaik menurutku..

-Naya Fliza-

Sangat terbantu dengan pelayanan hukumnya

-Khaira Nazwa-

Terima kasih atas bantuannya pak, saya juga jadi sedikit faham soal hukum waris

- Soreang cloth-

Direkomendasikan untuk anda yang masih awal soal hukum, pokoknya pelayanannya juga sangat memuaskan

- Aufa Azka-

pak pengacaranya sangat humble dan sabar, karena saya bnyak nanya juga jadi bener2 faham

- Cok Jaran-

pak pengacaranya sangat humble dan sabar, karena saya bnyak nanya juga jadi bener2 faham

- Cok Jaran-

Saya dari italia dan menggugat cerai istri saya di bandung dibantu bapak ini. Terima kasih

- simmone-

Saya dari malaysia pernah di gugat sama istri diam-diam tapi kemudian saya dibantu untuk gugat lagi agar saya bisa bertemu anak. Thanks brother

- M Rasyid-

Terima kasih atas bantuannya pak, sidang cerai saya cepat sekali beresnya

- Indri-

panatagamalawoffice.com

pengacarabandung.online

https://share.google/sSiCYgFrb4fe55lsM

EXCELLENT ★★★★★ 5.0 / 5.0

Email

andri.prawira@panatagamalawoffice.com

Phone

081394004747

Address

Graha DLA. Lt.2 suite 06. Jl. Otto Iskandar Dinata No.392 Bandung

. Layanan Umum & Prosedur Konsultasi

Q: Bagaimana prosedur awal untuk berkonsultasi hukum di Panatagama Law Office?

A: Anda dapat menghubungi kami terlebih dahulu melalui WhatsApp di 081394004747 atau mengisi form penjadwalan di website. Tim kami akan melakukan verifikasi singkat mengenai garis besar kasus Anda dan mengatur jadwal konsultasi baik secara tatap muka (offline) di kantor kami maupun daring (online via Zoom/WhatsApp Call).

Q: Apakah Panatagama Law Office melayani penanganan perkara di luar area Bandung?

A: Ya. Meskipun kantor pusat kami berkedudukan di Bandung (Graha DLA, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392), advokat kami memiliki izin beracara resmi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Kami berpengalaman mendampingi klien di berbagai kota di Indonesia maupun klien mancanegara (LN).

B. Hukum Perceraian & Keluarga

Q: Dokumen dan syarat apa saja yang wajib disiapkan untuk mengajukan gugatan cerai?

A: Dokumen utama yang wajib disiapkan meliputi:

1. Buku Nikah Asli (untuk Agama Islam/Pengadilan Agama) ATAU Akta Perkawinan Catatan Sipil (untuk Non-Islam/Pengadilan Negeri).

2. KTP Penggugat/Pemohon.

3. Kartu Keluarga (KK).

4. Akta Kelahiran Anak (jika menuntut Hak Asuh Anak).

5. Bukti-bukti pendukung (seperti transfer, foto, saksi, atau dokumen lain yang relevan).

Q: Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai putusan cerai keluar?

A: Rata-rata proses perceraian tingkat pertama memakan waktu sekitar 2 hingga 4 bulan (tergantung tingkat kedatangan para pihak saat sidang mediasi, kerumitan perkara, dan kepatuhan pemanggilan dari pihak pengadilan).

Q: Apakah proses perceraian bisa diwakilkan sepenuhnya tanpa saya harus hadir di persidangan?

A: Jika Anda diwakili oleh Pengacara/Advokat melalui Surat Kuasa Khusus, mayoritas alur persidangan (seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dokumen, hingga kesimpulan) dapat diwakilkan. Namun, untuk Sidang Mediasi pertama, Penggugat/Tergugat idealnya wajib hadir secara pribadi, kecuali jika berada di luar negeri atau memiliki alasan sah yang dibenarkan hukum.

C. Harta Bersama (Gono-Gini)

Q: Kapan gugatan pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) bisa diajukan?

A: Gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, atau diajukan secara terpisah setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Q: Bagaimana status aset yang dibeli atas nama salah satu pihak saja selama masa pernikahan?

A: Sesuai hukum perkawinan di Indonesia, semua aset/harta yang diperoleh selama masa pernikahan secara otomatis dikategorikan sebagai Harta Bersama (Gono-Gini), tanpa memedulikan atas nama siapa sertifikat/dokumen kepemilikan tersebut dicantumkan, kecuali jika pasangan suami-istri memiliki Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) atau Perjanjian Pisah Harta.

D. Hukum Waris

Q: Bagaimana cara menyelesaikan sengketa warisan jika salah satu ahli waris menguasai fisik aset dan menolak membagi?

A: Langkah awal adalah melakukan mediasi dan peneguran hukum (somasi) secara kekeluargaan. Apabila tidak membalikkan keadaan, dapat diajukan Gugatan Pembagian Waris ke Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk Non-Islam) agar pengadilan menetapkan porsi hak masing-masing dan memerintahkan eksekusi lelang/pembagian aset.

Q: Apakah utang almarhum/orang tua wajib dilunasi oleh ahli waris?

A: Ahli waris hanya bertanggung jawab atas utang pewaris sebatas jumlah nilai harta peninggalan (bundel waris) yang diterima. Ahli waris tidak wajib membayar utang melebihi nilai harta warisan yang ada, kecuali jika ahli waris secara sukarela menyatakan bersedia menanggungnya.

E. Sengketa Pertanahan & Perdata

Q: Bagaimana penyelesaian hukum jika tanah saya diserobot atau memiliki sertifikat ganda?

A: Langkah hukum dapat ditempuh melalui dua jalur:

1. Jalur Perdata/TUN: Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri atau Gugatan Pembatalan Sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Jalur Pidana: Melaporkan dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP) atau Pemalsuan Surat/Dokumen ke pihak Kepolisian.

Q: Apa bedanya Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

A:

• Wanprestasi terjadi karena ada salah satu pihak yang ingkar janji/melanggar poin kesepakatan dalam sebuah kontrak/perjanjian tertulis yang dibuat secara sah.

• Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terjadi akibat tindakan seseorang yang melanggar hukum/hak subjektif orang lain tanpa didasari oleh ikatan perjanjian/kontrak sebelumnya.

F. Sengketa Bisnis, Perbankan & PKPU

Q: Langkah apa yang harus diambil jika mitra bisnis melanggar perjanjian atau tidak melunasi kewajiban pembayaran?

A: Tim Advokat kami akan terlebih dahulu melakukan audit dokumen kontrak, mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) sebanyak 1–2 kali. Jika tidak responsif, kami akan mengambil langkah hukum seperti Gugatan Wanprestasi, Permohonan PKPU/Kepailitan, atau Pelaporan Pidana Penipuan/Penggelapan (Corporate Fraud).

Q: Apa fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi pelaku usaha?

A: PKPU adalah instrumen hukum yang memberi kesempatan kepada debitur (perusahaan/perorangan) untuk merestrukturisasi utang-utangnya kepada para kreditor melalui perancangan Rencana Perdamaian (Composition Plan), sehingga perusahaan terhindar dari ancaman Kepailitan dan dapat melanjutkan operasional bisnisnya.

G. Pendampingan Pidana & Tipikor (Korupsi)

Q: Mengapa wajib didampingi oleh Advokat saat dipanggil sebagai Saksi/Tersangka di Kepolisian atau Kejaksaan?

A: Pendampingan advokat menjamin agar Hak Asasi dan Hak Hukum Anda sebagai saksi/tersangka terlindungi. Advokat memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tanpa adanya intimidasi, penekanan, maupun pertanyaan jebakan dari penyidik.

Q: Apakah Panatagama Law Office memberikan pendampingan pidana khusus Korupsi (Tipikor)?

A: Ya. Kami memiliki tim khusus dengan pengalaman menangani penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), baik pada tahap Penyelidikan, Penyidikan di Kepolisian/Kejaksaan/KPK, hingga proses Pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Tipikor.

H. Layanan Konsultasi Legalitas Bisnis & Perusahaan (Corporate Legal)

Q: Layanan hukum apa saja yang disediakan Panatagama Law Office untuk kebutuhan perusahaan (Corporate)?

A: Kami melayani pembuatan & peninjauan ulang (legal review) draft kontrak bisnis, legal audit, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI/Merek), penanganan sengketa hubungan industrial (ketenagakerjaan), hingga menjadi konsultan hukum tetap (Retainer Lawyer) untuk menangani seluruh aspek legalitas operasional harian perusahaan Anda.

Berapa lama proses sidang perceraian di Pengadilan Agama ?

Umumnya, proses persidangan memakan waktu 2 hingga 6 bulan. Durasi ini bergantung pada kehadiran pihak Tergugat dan apakah ada sengketa tambahan seperti Hak Asuh Anak atau Pembagian Harta Bersama (Gana-Gini).

2. Apakah saya harus hadir di setiap persidangan?

Jika Anda menggunakan jasa Advokat dari Panatagama Law Office, Anda hanya diwajibkan hadir saat agenda Mediasi. Sisanya, tim hukum kami yang akan mewakili Anda di persidangan sehingga rutinitas pekerjaan Anda tidak terganggu.

3. Bagaimana cara mengurus hak asuh anak agar jatuh ke tangan saya?

Pengadilan mengutamakan "Kepentingan Terbaik bagi Anak". Untuk anak di bawah 12 tahun, prioritas biasanya kepada Ibu, namun bukti mengenai kesiapan finansial, lingkungan tempat tinggal, dan stabilitas emosional sangat menentukan putusan hakim.

4. Apakah harta yang dibeli sebelum nikah masuk dalam Gana-Gini?

Tidak. Berdasarkan UU Perkawinan, harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau harta warisan/hibah statusnya adalah Harta Bawaan, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya.

5. Bagaimana jika pasangan saya tidak mau cerai atau tidak diketahui alamatnya (Ghaib)?

Persidangan tetap bisa dilanjutkan melalui prosedur Verstek (tanpa kehadiran lawan) atau melalui panggilan umum (Koran/Radius Ghaib). Kami akan membantu proses administrasinya agar status hukum Anda tetap jelas.

6. Apa saja syarat utama untuk pembagian waris secara hukum?

Anda memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang sah, KTP seluruh ahli waris, dan bukti kepemilikan aset (Sertifikat Tanah/Buku Tabungan). Kami melayani pendampingan penetapan ahli waris di Pengadilan maupun mediasi kekeluargaan.

7. Di mana lokasi kantor Panatagama Law Office?

Kantor kami berlokasi strategis di pusat Kota Bandung: Graha DLA, Lt 2 Suite 06, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 Bandung. Kami melayani konsultasi langsung maupun via Zoom/WhatsApp.

8. Pasangan saya mengancam tidak akan memberi nafkah anak jika saya minta cerai. Bagaimana hukumnya?

Secara hukum, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada Ayah hingga anak dewasa (21 tahun atau menikah). Pengadilan Agama akan menetapkan besaran nafkah dalam putusan cerai. Jika mantan suami lalai, kami bisa membantu mengajukan Eksekusi Putusan agar hak anak tetap terpenuhi.

9. Bagaimana jika Sertifikat Tanah Warisan dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris?

Anda memiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan Pembagian Waris ke Pengadilan. Kami akan membantu mengurus penelusuran aset dan permohonan Sita Jaminan agar tanah tersebut tidak dijual atau digadaikan oleh pihak lain selama proses hukum berjalan.

10. Saya dituduh Wanprestasi (Ingkar Janji) padahal keadaan ekonomi sedang sulit. Apa yang harus saya lakukan?

Jangan panik. Dalam hukum perdata ada istilah Overmacht (keadaan memaksa). Kami akan meninjau kembali klausul perjanjian Anda, melakukan mediasi untuk restrukturisasi hutang, atau menyiapkan nota pembelaan jika kasusnya naik ke persidangan.

11. Apakah bisa mengurus perceraian tanpa diketahui oleh keluarga atau publik?

Sidang perceraian di Indonesia bersifat Tertutup untuk Umum. Privasi Anda terlindungi. Segala berkas dan fakta persidangan hanya diketahui oleh Majelis Hakim, para pihak, dan kuasa hukum. Kami di Panatagama Law Office menjamin kerahasiaan data klien 100%.

12. Berapa biaya konsultasi hukum di Panatagama Law Office?

Kami menawarkan skema konsultasi yang fleksibel, mulai dari konsultasi singkat via WhatsApp hingga pertemuan mendalam di kantor kami (Graha DLA, Bandung). Biaya jasa hukum (Success Fee/Retainer) akan dibicarakan secara transparan di awal sesuai dengan kerumitan kasus Anda. No Hidden Fee!

13. Apakah saya bisa menuntut Harta Gana-Gini meskipun saya tidak bekerja selama pernikahan?

Bisa. Menurut hukum di Indonesia, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah milik bersama, terlepas dari siapa yang mencari nafkah secara finansial. Kontribusi istri dalam mengelola rumah tangga dinilai setara dalam pembentukan harta bersama.

Kategori 1: Hukum Keluarga & Perceraian

Fokus: Masalah rumah tangga di PA Bandung/Soreang atau PN Bale Bandung.

1. Berapa lama proses cerai kalau salah satu pihak tidak mau hadir? (Jawab: Prosedur Verstek biasanya 3-4 kali sidang).

2. Apa saja syarat mendaftarkan gugatan cerai di Bandung? (Jawab: KTP, Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan surat domisili jika pindah alamat).

3. Bisakah mengurus cerai tanpa harus bertemu dengan mantan pasangan di sidang? (Jawab: Bisa, melalui kuasa hukum kecuali saat agenda mediasi wajib).

Kategori 2: Hak Asuh Anak & Nafkah

Fokus: Perlindungan hak anak pasca perceraian.

1. Siapa yang lebih berhak memegang hak asuh anak di bawah umur? (Jawab: Secara aturan ke Ibu, namun bisa berubah jika ada bukti Ibu tidak cakap/lalai).

2. Bagaimana jika mantan suami tidak mau membayar nafkah anak yang sudah diputuskan Hakim? (Jawab: Bisa diajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan).

3. Apakah hak asuh bisa digugat kembali setelah putusan cerai inkrah? (Jawab: Bisa, melalui gugatan Hak Hadhanah jika ada perubahan kondisi signifikan).Kategori 3: Harta Gana-Gini (Harta Bersama)

Fokus: Pengamanan aset dan pembagian properti.

1. Bagaimana pembagian rumah yang cicilannya masih berjalan (KPR) saat cerai? (Jawab: Dihitung nilai ekuitasnya atau dialihkan cicilannya sesuai kesepakatan/putusan).

2. Apakah harta pemberian orang tua masuk dalam harta bersama? (Jawab: Tidak, itu masuk kategori Harta Bawaan/Hibah kecuali dicampur).

3. Bisa tidak saya meminta "Sita Jaminan" agar aset tidak dijual pasangan saat sidang? (Jawab: Sangat bisa, ini prosedur standar di Panatagama untuk mengamankan aset klien).

Kategori 3: Harta Gana-Gini (Harta Bersama)

Fokus: Pengamanan aset dan pembagian properti.

1. Bagaimana pembagian rumah yang cicilannya masih berjalan (KPR) saat cerai? (Jawab: Dihitung nilai ekuitasnya atau dialihkan cicilannya sesuai kesepakatan/putusan).

2. Apakah harta pemberian orang tua masuk dalam harta bersama? (Jawab: Tidak, itu masuk kategori Harta Bawaan/Hibah kecuali dicampur).

3. Bisa tidak saya meminta "Sita Jaminan" agar aset tidak dijual pasangan saat sidang? (Jawab: Sangat bisa, ini prosedur standar di Panatagama untuk mengamankan aset klien).

Kategori 4: Hukum Waris & Pertanahan

Fokus: Sengketa tanah, rumah, dan ahli waris.

1. Bagaimana cara mengurus sertifikat tanah jika salah satu ahli waris tidak setuju tanda tangan? (Jawab: Melalui gugatan Pembagian Waris di Pengadilan untuk penetapan fatwa waris).

2. Apa bedanya surat keterangan waris (SKW) dari Kecamatan dan Pengadilan? (Jawab: SKW Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap untuk transaksi perbankan atau BPN yang kompleks).

3. Apakah anak dari istri siri berhak mendapatkan warisan? (Jawab: Berhak, selama bisa dibuktikan melalui prosedur pengesahan asal-usul anak).

Kategori 5: Hukum Perdata, Hutang Piutang & Bisnis

Fokus: Masalah wanprestasi dan kontrak kerja.

1. Apa langkah pertama jika mitra bisnis saya menghilang dan tidak bayar hutang? (Jawab: Pengiriman Somasi resmi 1 sampai 3 kali sebelum gugatan Wanprestasi).

2. Berapa lama masa kedaluwarsa sebuah gugatan perdata? (Jawab: Umumnya 30 tahun, tapi pembuktian akan sulit jika terlalu lama).

3. Apakah perjanjian di bawah tangan (tanpa notaris) tetap sah di pengadilan? (Jawab: Sah sebagai bukti permulaan selama tanda tangan asli dan ada saksi).

Kategori 6: Konsultasi & Jasa Hukum Panatagama

Fokus: Prosedur bekerja sama dengan kantor Bapak.

1. Berapa biaya jasa pengacara di Panatagama Law Office? (Jawab: Komponennya terdiri dari Lawyer Fee, Operational Fee, dan Success Fee yang disepakati transparan di awal).

2. Apakah bisa konsultasi hukum secara online (WhatsApp/Zoom)? (Jawab: Sangat bisa, kami melayani klien jarak jauh dengan kerahasiaan terjamin).

3. Di mana alamat lengkap Panatagama Law Office? (Jawab: Graha DLA, Lt 2 Suite 06, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 Bandung).

FAQ (Tanya Jawab) Seputar Hukum Keluarga & Perdata

Q: Bagaimana cara pembagian harta warisan yang adil agar tidak terjadi sengketa keluarga di Indonesia? A: Sistem hukum waris di Indonesia cukup kompleks karena melibatkan Hukum Waris Islam, Perdata, dan Adat. Untuk panduan lengkap mengenai cara pembagian yang adil dan solusi jika terjadi sengketa, Anda dapat membacanya secara detail di artikel kami: 🔗 [Panduan Hukum Waris di Indonesia: Cara Pembagian Adil dan Solusi Sengketa Keluarga]

Q: Apa saja prosedur yang harus disiapkan untuk mengurus perceraian di Bandung, terutama terkait hak asuh anak dan gana-gini? A: Memutuskan untuk berpisah tentu melibatkan banyak kebingungan mengenai prosedur hukum dan masa depan anak. Langkah-langkah lengkap dari awal hingga penentuan hak asuh dan pembagian harta di wilayah Bandung dapat Anda pelajari di: 🔗 [Panduan Mengurus Perceraian di Bandung: Hak Asuh Anak dan Gana-Gini]

Q: Jika musyawarah keluarga soal pembagian warisan menemui jalan buntu, apa langkah hukum yang bisa diambil? A: Jika perselisihan mengenai harta peninggalan orang tua tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jalur hukum adalah jalan terakhir yang sah. Prosedur penyelesaian sengketa waris di pengadilan bisa Anda simak di: 🔗 [Konflik Warisan di Keluarga Berlarut-larut? Ini Prosedur Hukum Penyelesaiannya]

Q: Apa yang harus saya lakukan secara hukum jika rekan bisnis ingkar janji atau melakukan wanprestasi? A: Ketika rekan bisnis atau vendor tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, ada langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh untuk menuntut hak Anda. Kenali strateginya di artikel berikut: 🔗 [Bisnis Macet Karena Rekan Ingkar Janji? Kenali Langkah Hukum Hadapi Wanprestasi]

Q: Apa saja yang wajib diperiksa sebelum membeli tanah di daerah Bandung Raya agar terhindar dari mafia tanah? A: Risiko menjadi korban mafia tanah semakin besar seiring tingginya minat investasi lahan (khususnya di area Soreang, Banjaran, hingga Ciwidey). Ketahui 5 hal krusial yang wajib dicek sebelum transaksi di sini: 🔗 [Waspada Mafia Tanah! 5 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Transaksi Lahan di Bandung]

Q: Bagaimana sebenarnya dasar hukum dan cara pembagian warisan menurut syariat Islam? A: Hukum waris Islam bersifat mengikat dan sangat rinci sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk memahami siapa saja ahli waris dan porsinya, baca panduannya di: 🔗 [Hukum Waris Islam: Pengertian, Dasar Hukum, dan Pembagian Warisan Menurut Syariat]

Q: Apakah benar syarat untuk bisa mengajukan gugatan cerai adalah harus pisah rumah minimal 6 bulan? A: Banyak anggapan di masyarakat mengenai syarat pisah rumah 6 bulan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023, yang membuat banyak pasangan menunda proses hukumnya. Analisa hukum yang meluruskan aturan ini bisa dibaca di: 🔗 [Apakah Mengajukan Cerai Harus Pisah Rumah 6 Bulan? Analisa Hukum SEMA No. 3 Tahun 2023]

Q: Apa perbedaan antara pembagian harta bersama (gono-gini) dan harta warisan menurut Hukum Islam? A: Pemahaman yang keliru antara harta gono-gini dan harta warisan sering menjadi pemicu konflik keluarga. Islam telah mengatur pemisahan dan pembagian keduanya secara tegas. Penjelasan mudahnya dapat Anda temukan di: 🔗 [Hukum Waris Islam dan Harta Bersama: Panduan Lengkap dan Mudah Dipahami]

Jika ada pertanyaan lain silahkan klik logo WA untuk bertanya langsung via WA